10 Oktober 1979: Hari Kelahiran Pemekaran Provinsi Irian Jaya
Pada tanggal 10 Oktober 1979, Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua) mengalami perubahan besar dalam struktur pemerintahannya. Pada hari ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya Tengah.
Latar Belakang
Sebelum tahun 1979, Provinsi Irian Jaya menjadi salah satu provinsi terluas di Indonesia, dengan luas wilayah mencapai 421.981 km². Karena luasnya wilayah dan kondisi geografis yang sulit, pemerintah pusat memutuskan untuk membagi provinsi ini menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya Tengah.
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah
Pada tanggal 10 Oktober 1979, Presiden Soeharto menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya Tengah. Pembentukan dua provinsi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pembangunan di wilayah Irian Jaya.
Provinsi Irian Jaya Barat meliputi wilayah kabupaten/kota Sorong, Raja Ampat, Teluk Wondama, Kaimana, Fakfak, dan Maybrat. Sementara Provinsi Irian Jaya Tengah meliputi wilayah kabupaten/kota Jayapura, Jayapura Utara, Sarmi, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Paniai.
Dampak Pembentukan Provinsi Baru
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan wilayah Papua. Pembagian provinsi ini memudahkan pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengatur wilayah yang luas dan sulit. Selain itu, penduduk lokal juga dapat lebih mudah dalam mengakses pelayanan publik dan mengembangkan potensi daerah.
Kesimpulan
Pada tanggal 10 Oktober 1979, Provinsi Irian Jaya mengalami perubahan besar dengan dibentuknya Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya Tengah. Pembentukan provinsi baru ini membawa dampak positif bagi kemajuan wilayah Papua dan meningkatkan efisiensi pemerintahan di daerah.
